Tim Kunker Komisi VI Dikecewakan Gubernur Bali

09-08-2017 / KOMISI VI

Tim Kunker Komisi VI DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 Selasa, (8/8/2017) melakukan kunjungan ke Provinsi Bali. Hari pertama Rombongan Komisi VI langsung menuju Kantor Gubernur Bali, karena memang sudah terjadwal pertemuan dengan Gubernur Bali beserta jajaran.

 

Namun setiba di Kantor Gubernur, Komisi VI hanya diterima oleh Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Bali. Akhinya tim Komisi VI langsung meninggalkan kantor kegubernuran, dengan alasan karena Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tidak ada ditempat.

 

"Ini bisa dibilang pelecehan karena DPR sudah mengirim surat ke Gubernur Bali dan siap menerima kunjungan Komisi VI," ungkap Wakil Ketua Komisi Mohamad Hekal kepada Parle dengan raut wajah kecewa.

 

Menurutnya, pihaknya sudah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Gubernur Bali, tapi nyatanya hanya diterima oleh Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Bali.

 

"Kalau kita diterima oleh Kadis atau Sekda ya itu tidak ada gunanya. Karena mereka hanya mendengarkan dan sekedar melaporkan saja, tidak dapat mengambil keputusan. Jadi tidak pantaslah rombongan Komisi VI diterima oleh Kadis. Komisi VI menolak pertemuan yang diwakili oleh Kadis, karena ini pelecehan lembaga dan mereka tidak dapat mengambil keputusan," tandas Hekal.
 

Sikap yang sama diungkapkan anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja dengan mengatakan, sangat kecewa karena kepentingan ini bukan hanya pada DPR saja tapi ini kepentingan pemerintahan daerah. Pasalnya, Bali ini merupakan sorotan dunia atau mata dunia dengan daya tarik pariwisatanya.
 

"Kita ini pejabat negara yang harus dilayani dalam rangka pengembangan sesuai dengan bidang Komisi VI khususnya BUMN. Karena bagaimana pun punya pengaruh yang besar," ungkap politisi Golkar ini.
 

Akibat kejadian ini, Komisi VI akan menindaklanjuti dengan mengundang Mendagri bahkan mengundang gubernur yang bersangkutan untuk memberikan alasan yang tepat.

 

"Jangan dengan alasan gubernur dan wakil gubernur menemui masyarakat. Masyarakat yang mana, tidak bisa dengan alasan seperti itu," tandas Lili menambahkan.(iw,mp)/foto:iwan armanias/iw. 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...